Kunjungan Menteri Kemaritiman bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke rumah Ketua Umum MUI K.H.Ma’ruf Amin, aneh. Wajar kemudian memunculkan asumsi publik yang tidak baik.
Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Ahmad Taufan Damanik, mengatakan itu, Jumat (3/2).Dia mengomentari kunjungan mendadak para petinggi Negara itu ke rumah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin, pasca Ahok, mengancam dan melecehkan ulama besar itu dipersidangan kasusnya.
Menurut Ahmad Taufan Damanik, sangat susah difahami, Meneri Koordinator sejatinya mengurusi kemaritiman, malah mengurusi masalah politik, yang bukan domainnya. Lebih jauh dari itu, langkah ini memberikan kesan kegentingan politik yang cukup serius bagi bangsa akibat lidah Ahok, dan pengacaranya ketika menanyai KH Ma’ruf Amin, sebagai saksi di persidangan kasus penistaan agama.
Padahal, sambungnya, banyak pakar dan tokoh bangsa sudah cukup percaya bahwa pemerintah Jokowi, sama sekali tidak berkepentingan atas Pilkada DKI, dan akan bersikap netral. Begitu juga kasus penistaan dengan terdakwa Ahok, pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa proses hokum akan berlangsung dengan objektif dan adil.
Kehadiran Presiden Jokowi di Monas pada aksi damai 212, semakin meyakinkan sikap kenegarawan Presiden, yang berupaya menjaga netralitas pemerintah di dalam kontestasi Pilkada DKI dan peradilan kasus Ahok.
Namun, kata Ahmad Taufan Damanik, belakangan mulai muncul kekuatiran banyak pihak, dimulai dari kriminalisasi beberapa tokoh dengan tuduhan makar yang sampai saat ini belum bisa meyakinkan public mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Lebih lanjut, Ahmad Taufan, ada langkah-langkah pembatasan media sosial, kemudian kriminalisasi atas Habib Rizieq Shihab, serta diperiksanya beberapa tokoh lain yang selama ini getol berjuang melalui GNPF.
Menurutnya, secara perlahan namun sistematis, seolah dibangun opini melemahkan tuntutan umat Islam, dan tokoh-tokohnya pun diserang melalui kasus hukum. Kandidat wakil gubernur Sylviana Murni pun ikut digempur.
Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Ahmad Taufan Damanik, mengatakan itu, Jumat (3/2).Dia mengomentari kunjungan mendadak para petinggi Negara itu ke rumah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin, pasca Ahok, mengancam dan melecehkan ulama besar itu dipersidangan kasusnya.
Menurut Ahmad Taufan Damanik, sangat susah difahami, Meneri Koordinator sejatinya mengurusi kemaritiman, malah mengurusi masalah politik, yang bukan domainnya. Lebih jauh dari itu, langkah ini memberikan kesan kegentingan politik yang cukup serius bagi bangsa akibat lidah Ahok, dan pengacaranya ketika menanyai KH Ma’ruf Amin, sebagai saksi di persidangan kasus penistaan agama.
Padahal, sambungnya, banyak pakar dan tokoh bangsa sudah cukup percaya bahwa pemerintah Jokowi, sama sekali tidak berkepentingan atas Pilkada DKI, dan akan bersikap netral. Begitu juga kasus penistaan dengan terdakwa Ahok, pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa proses hokum akan berlangsung dengan objektif dan adil.
Kehadiran Presiden Jokowi di Monas pada aksi damai 212, semakin meyakinkan sikap kenegarawan Presiden, yang berupaya menjaga netralitas pemerintah di dalam kontestasi Pilkada DKI dan peradilan kasus Ahok.
Namun, kata Ahmad Taufan Damanik, belakangan mulai muncul kekuatiran banyak pihak, dimulai dari kriminalisasi beberapa tokoh dengan tuduhan makar yang sampai saat ini belum bisa meyakinkan public mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Lebih lanjut, Ahmad Taufan, ada langkah-langkah pembatasan media sosial, kemudian kriminalisasi atas Habib Rizieq Shihab, serta diperiksanya beberapa tokoh lain yang selama ini getol berjuang melalui GNPF.
Menurutnya, secara perlahan namun sistematis, seolah dibangun opini melemahkan tuntutan umat Islam, dan tokoh-tokohnya pun diserang melalui kasus hukum. Kandidat wakil gubernur Sylviana Murni pun ikut digempur.
No comments:
Post a Comment